PT Antaredja Mulia Jaya melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Pertemuan ini membahas kelanjutan proyek pembangunan Jakarta Integrated Tunnel yang sudah digagas pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Hari ini kita menghadap Bapak Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk melaporkan perkembangan apa yang sudah kita rencanakan 2-3 tahun lalu bahwa masyarakat Jakarta menunggu apa solusi banjir dan kemacetan untuk Jakarta,” kata Komisaris Utama PT Antaredja Mulia Jaya, ML Wibisono, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
“Hari ini kita sudah tuntaskan tugas dari Pemprov DKI untuk menuntaskan studi kelayakan dan membuat kajian cepat dengan Kementerian PU,” lanjutnya.
Di lokasi yang sama, penggagas proyek JIT, Agus Sidharta, mengatakan proyek ini dibuat untuk mengatasi persoalan banjir dan macet di Ibu Kota. President Director PT Antaredja Mulia Jaya ini mengaku sudah punya konsep pembangunan menggunakan tenaga air.
“Terowongan ini ada 4 fungsi, yaitu fungsi pengendali banjir, fungsi tol, fungsi bahan baku air minum karena itu akan jadi long storage bagi pemerintah tidak kekurangan air minum, keempat fungsi power plan, yaitu menyiapkan listrik. Dari kita sudah buat konsepnya ada 600 megawatt kita akan bangun memakai tenaga air,” tuturnya.
Groundbreaking proyek JIT ini, kata Wibisono, rencananya dilaksanakan pada pertengahan 2018. Ada dua ruas JIT yang akan dibangun, yaitu Balekambang-Manggarai dan Ulujami-Tanah Abang.
Panjang ruas JIT Balekambang-Manggarai dan Ulujami-Tanah Abang sekitar 12 kilometer. Rinciannya, 9 km untuk jalan tol dan 3 km untuk fasilitas umum.
“Kebetulan dua ruas ini akan melewati dua sungai besar yang sekarang jadi momok banjir di Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan,” ungkapnya.
Menurut Agus, bila persoalan Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan telah diatasi, banjir di Jakarta akan berkurang 60-80 persen. Pembangunan proyek ini ditaksir akan menghabiskan sekitar Rp 40 triliun.
“Nilai proyeknya dalam bentuk USD 3 billion atau sekitar Rp 40 triliun. Nanti semuanya dari swasta. Tidak membebani APBD dan APBN,” ungkapnya.
Wibisono menjelaskan pihaknya akan menerapkan public private partnership dalam pembangunan. Ia optimistis program itu akan selesai dalam jangka waktu tiga tahun.
“Program ini sudah masuk ke Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Pemprov DKI 2013-2017. Tahun depan mulai, selesai tahun 2021,” ujarnya.
Sumber: detik.com