Cermat Mengenal dan Memahami Jenis Pajak Properti

Bagi Anda yang akan membeli properti, apapun jenisnya, ada hal yang perlu anda perhatikanselain harga dan legalitasnya. Yaitu pajak. Hal ini harus Anda cermati agar tak menjadi bumerang dikemudian hari.

Berikut adalah beberapa pajak properti yang berlaku di Indonesia.

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 th 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan UU No. 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan lainnya.

Besarnya tarif pajak (bea) ditetapkan sebesar 5 % yang dikenakan kepada pembeli rumah. Nilai yang diwajibkan membayar pajak dibatasi di atas Rp 30 juta. Jenis pajak ini diatur oleh UU No. 21 Tahun 1997 dan terhitung efektif mulai 1 Januari 1998.

Dalam UU diatas, yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan, yang meliputi jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan pajak dan di luar pelepasan hak.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan kepada properti, baik masih berupa tanah, maupun setelah dikembangkan menjadi beragam bentuk bangunan, seperti rumah, ruko, dan lain-lain. PBB merupakan pajak bersifat kebendaan, secara umum besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dasar Penghitungan PBB telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. PP No.25 Tahun 2002. Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. NJKP ditetapkan mulai 20% sd 100%. Besaran persentase NJKP ditetapkan dengan PP dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

3. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh diatur melalui PP No. 48 Tahun 1994, dimana atas penghasilan yang diterima oleh pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang jumlahnya lebih dari Rp 60 juta. Besarnya PPh adalah 5% dari jumlah bruto nilai penghasilan atas hak atas tanah dan bangunan.

Sedangkan pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak, yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 1 persen dari nilai pengalihan.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN atas penjualan properti dikenakan terhadap kegiatan penjualan bangunan baik berupa rumah, apartemen, kondominium maupun jenis-jenis lainnya. PPN terutang pada saat pembayaran uang muka maupun pada saat pelunasan pembelian. PPN akan dikenakan kepada Pembeli, dipungut oleh penjual dengan catatan penjual adalah Pengusaha Kena Pajak.

Yang menjadi dasar pengenaan PPN tersebut adalah nilai transaksi sebenarnya, namun apabila nilai transaksi tersebut di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka yang menjadi dasar pengenaannya adalah NJOP tersebut.

Penyerahan bangunan tersebut tidak seluruhnya terutang PPN. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dibebaskan dari pengenaan PPN.

5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Sedangkan untuk pembelian rumah dengan kategori mewah, selain dikenakan PPN, pembeli akan dikenakan juga PPnBM. Kategori produk properti yang dikenakan PPnBM antara lain produk apartemen, town house, rumah mewah, kondominium.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, atas penjualan properti-properti tersebut dikenakan tarif sebesar 20 persen. PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dijual oleh developer dan properti tersebut memenuhi kriteria tertentu. PPnBM tidak dikenakan terhadap transaksi penjualan properti antar perorangan.

Sumber : okezone.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *