Generasi milenial saat ini dianggap sulit untuk memiliki hunian sendiri. Selain gaya hidup yang cenderung boros, kenaikan harga rumah rumah juga dianggap menjadi penyebab generasi milenial yang masih senang menempati hunian kontrakan.
Menurut Ketua Real Estate Indonesia (REI), Lukman Purnomosidi, generasi milenial adalah penduduk dengan pemasukan yang tanggung. Kaum milenial juga tidak bisa membeli rumah bersubsidi lantaran penghasilannya lebih dari batas maksimal pemasukan yang diperbolehkan untuk membeli rumah subsidi.
“Ini jadi masalah, kalau pembelian katakanlah harga Rp 200 juta itu kena PPN nambahnya Rp 20 juta itu. Mereka sudah tidak kuat cicil lagi,” ujarnya dalam acara diskusi Indonesia Housing Creative Forum di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Lukman menerangkan, untuk rumah bersubsidi memiliki banyak fasilitas, mulai dari bebas PPN, PPH hanya 1% dan bunga 5%. Namun fasilitas itu bisa didapat hanya untuk rumah seharga Rp 140 juta.
“Tapi kalau harga rumahnya Rp 141 juta saja atau lebih tinggi Rp 1 juta fasilitas itu semuanya bubar. Pertanyaannya bagaimana milenial bisa beli rumah,” tambahnya.
Oleh karena itu, Lukman menyarankan agar pemerintah juga memberikan subsidi terhadap kaum milenial. Pemerintah bisa membuat klasifikasi baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami punya gagasan bikin perumahan semi MBR. Katakanlah rumah seharga Rp 145 juta sampai Rp 500 juta. Mereka juya dapat fasilitas subsidi, tapi ya 50%nya saja dari yang didapat MBR bawah,” terangnya.
Sementara dari sisi pasokan perumahan menurutnya juga harus didorong. Sebab hal ini juga mendorong kenaikan harga hunian.
Lukman menilai para regulator saat ini sudah cukup membantu dengan mengeluarkan beberapa regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, yang nantinya akan memperbolehkan pengembang mengajukan kredit untuk pembelian lahan perumahan.
“Kebijakan ini bagus, karena perusahaan KPR subsidi ini melimpah. Tapi ibarat mobil, untuk gigi 2 dan 3 lancar, tapi gigi satunya mandek. Untuk beli lahan itu susah. Beberapa tahun lalu itu kredit lahan di perbankan maksimal Rp 5 miliar, nanti mungkin bisa jadi Rp 50 miliar. Kalau Rp 5 miliar itu sekarang paling hanya untuk beli 2 ruko,” tambahnya.