PT Waskita Karya (Persero) Tbk kembali jadi sorotan setelah terjadi kecelakaan proyek Rumah Susun (Rusun) Tingkat Tinggi Pasar Rumput yang digarap perusahaan. Ramai sudah terdengar wacana penggantian direksi perusahaan. Cukupkah langkah tersebut?
Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4I) Lazuardi Nurdin menilai bahwa sebenarnya persoalan tidak hanya ada di lingkup direksi. Tapi dia mencakup keseluruhan. Artinya kepatuhan akan keselamatan konstruksi harus diikuti oleh seluruh bagian dari perusahaan konstruksi.
“Kan sebenarnya direksi perusahaan kontraktor setelah kejadian itu kan mereka sudah berbenah. Tapi kan nggak cukup hanya direksi yang berbenah,” ujarnya ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Andai pun direksi diganti, itu tidak akan menuntaskan kecelakaan proyek konstruksi, karena dalam pelaksanaan proyek banyak yang terlibat. Mungkin yang paling bertanggungjawab memang direksi, tapi elemen lainnya mesti diperhatikan.
“Nggak bisa hanya direksi yang berbenah, ke bawah nggak berbenah. Konsultan pengawas juga harus, jangan cuma ngawasin progres saja. Dia juga harus ngawasain pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3),” lanjutnya.
Namun kata dia keputusannya tetap ada di bawah wewenang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menentukan apakah akan mengganti direksi perusahaan milik negara di sektor konstruksi tersebut.
“Ya, itu kembali ke menteri BUMN ya,” tambah Lazuardi.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan rekomendasi sanksi dan teguran kepada Menteri BUMN terkait sejumlah kecelakaan konstruksi beberapa waktu lalu oleh BUMN-BUMN karya. Rekomendasi sanksi tersebut mencakup teguran keras hingga penggantian direksi pada BUMN karya terkait.
Sumber: detik.com